Login

Bagaimana kalau masa kontrak kerja saya habis, tapi masih tetap lanjut kerja? Dan hingga kini belum ada kejelasan status dari perusahaan.

Anda mengatakan bahwa masa Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (“PKWT”) atau kontrak kerja Anda yang habis, kemudian tidak tidak ada pemberitahuan apakah diberhentikan atau lanjut sehingga Anda masih tetap lanjut bekerja. Terhadap posisi yang demikian, berdasarkan ketentuan pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seharusnya ada pemberitahuan tentang status PKWT Anda entah itu diberhentikan atau diperpanjang atau bahkan diperbarui.
Jika status PKWT Anda sudah melebihi masa 3 tahun (2 tahun PKWT dan perpanjangan 1 tahun) namun perusahaan tidak memberitahukan adanya pembaruan PKWT, maka demi hukum status Anda menjadi perjanjian kerja dengan waktu tidak tertentu (“PKWTT”). Hal tersebut juga berlaku jika status PKWT Anda sudah melebihi 3 tahun, kemudian juga sudah diperbarui untuk 2 tahun, namun setelah habis masa pembaruan PKWT pengusaha tidak memberitahu status Anda, maka demi hukum status Anda menjadi PKWTT.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
Karakteristik PKWT
Karena Anda menyebutkan suatu kontrak kerja yang habis, maka kami berasumsi bahwa hal itu terkait dengan jangka waktu kontrak.
Kontrak kerja yang Anda maksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) disebut sebagai Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (“PKWT”) yang didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.[1]
PKWT harus dibuat secara tertulis dan harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin dan tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan. Jika mensyaratkan masa percobaan kerja dalam PKWT, maka masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum. [2]
Menurut sifatnya, PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.[3] PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:[4]
  1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  3. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Tentang Jangka Waktu, Perpanjangan, dan Pembaruan PKWT
Menurut Pasal 59 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, PKWT dapat diperpanjang atau diperbarui berikut penjelasannya:
Perpanjangan PKWT
PKWT dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (sau) tahun.[5]
Jika ingin memperpanjang PKWT, pengusaha harus memberitahukan secara tertulis maksud perpanjangan PKWT pada perkerja paling lama 7 hari sebelum PKWT berakhir, dengan menyatakan bahwa akan diperpanjang kontrak kerjanya.[6]
Jika pengusaha tidak memberitahukan perpanjangan PKWT ini dalam waktu 7 (tujuh) hari maka perjanjian kerjanya demi hukum menjadi perjanjian kerja dengan waktu tidak tertentu (“PKWTT”).[7]
Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“Kepmenakertrans 100/2004”) bahwa PKWT hanya dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
Juga dalam hal PKWT dilakukan melebihi waktu 3 (tiga) tahun, maka demi hukum perjanjian kerja tersebut menjadi PKWTT.[8]
Pembaruan PKWT
Sedangkan pembaruan PKWT hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya PKWT yang lama, pembaruan PKWT ini hanya boleh dilakukan 1 kali dan paling lama 2 tahun.[9]
Pembaharuan PKWT ini dilakukan dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu, namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan.[10]
Dalam hal pembaruan PKWT tidak sesuai dengan ketentuan di atas maka menurut Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan, demi hukum menjadi PKWTT.
Penjelasan selengkapnya mengenai perpanjangan dan pembaharuan PKWT dapat Anda simak dalam artikel Kapan Status Karyawan Berubah dari Kontrak Menjadi Tetap? dan Ketentuan Perpanjangan dan Pembaharuan PKWT Bagi Karyawan Kontrak.
Terkait pertanyaan Anda tentang masa PKWT yang habis, kemudian tidak tidak ada pemberitahuan apakah diberhentikan atau lanjut, sehingga Anda masih tetap lanjut bekerja. Terhadap posisi yang demikian, seharusnya ada pemberitahuan tentang status PKWT Anda entah itu diberhentikan atau diperpanjang atau bahkan diperbarui. Jika status PKWT Anda sudah melebihi masa 3 tahun (2 tahun PKWT dan perpanjangan 1 tahun), namun perusahaan tidak memberitahukan adanya pembaruan PKWT, maka demi hukum status Anda menjadi PKWTT. Hal tersebut juga berlaku jika status PKWT Anda sudah melebihi 3 tahun, kemudian juga sudah diperbarui untuk 2 tahun, namun setelah habis masa pembaruan PKWT pengusaha tidak memberitahu status Anda, maka demi hukum status Anda menjadi PKWTT.
Menurut Juanda Pangaribuan, Praktisi Hukum Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2006-2016, ada dua kemungkinan bahwa perusahaan tidak melakukan pemberitahuan kepada karyawan PWKT sebagaimana diatur di dalam Pasal 59 ayat (7) jo. Pasal 59 ayat (5) UU Ketenagakerjaan, yaitu:
  1. Ada itikad baik dari perusahaan, bahwa perusahaan ingin “mengangkat” karyawan yang bersangkutan menjadi PKWTT; atau
  2. Tidak ada itikad baik dari perusahaan, perusahaan tidak ingin mengangkat karyawan menjadi PKWTT, sehingga karyawan tetap bekerja menjadi PKWT. Namun status hukum menjadi PKWTT walaupun tidak diberitahukan atau tidak ada niat memperpanjang.
Lebih lanjut menurut Juanda, istilah demi hukum menjadi PKWTT di sini berarti, status PKWT serta merta berubah menjadi PKWTT. Sehingga tidak perlu ada Surat Keputusan (SK) pengangkatan atau tidak perlu ada penetapan untuk karyawan dengan status PKWT menjadi PKWTT.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Get a Quote