Login
Category

Klinik & Artikel

Home / Klinik & Artikel
Klinik & Artikel

Pengemudi online bukan wiraswasta

Sumber: Mary-Ann Russon Business, BBC News | Editor: Admin

Pengemudi Uber harus diperlakukan sebagai pekerja dan bukan sebagai wiraswasta, demikian putusan Mahkamah Agung Inggris Raya. Keputusan itu bisa berarti ribuan pengemudi Uber berhak atas upah minimum dan pembayaran liburan. Putusan tersebut dapat membuat aplikasi ride-hailing menghadapi tagihan kompensasi yang besar, dan memiliki konsekuensi yang lebih luas untuk ekonomi pertunjukan.

Uber mengatakan keputusan itu berpusat pada sejumlah kecil pengemudi dan sejak itu membuat perubahan pada bisnisnya. Dalam pertarungan hukum yang berlangsung lama, Uber akhirnya mengajukan banding ke Mahkamah Agung setelah kalah tiga putaran sebelumnya. Harga saham Uber merosot saat perdagangan AS dimulai pada hari Jumat karena investor bergulat dengan apa dampak putusan London terhadap model bisnis perusahaan.

Klinik & Artikel

Runtuhnya Profesi Lawyer Di Era Digital

Oleh: Laksanto Utomo

Koran Tempo beberapa waktu lalu mengangkat Jasa hukum di Era Digital, lawyer muda Indonesia beralih dari bertatap muka menjadi berbasis aplikasi. Harga konsultasi jasa hukum yang puluhan juta hingga ratusan juta terpangkas hanya ratusan ribu. Jasa pembuatan perjanjian, jasa hukum praktis dan konsep-konsep hukum bisa diperoleh klien hanya dengan KLIK. Profesi pengacara dan kantor hukum dimasa mendatang sudah tidak berkilau lagi. Para konsultan hukum dan pengacara muda harus segera merubah mindset ke Era Digital atau harus segera beralih profesi.

Walaupun jasa hukum saat ini tampaknya luput dari dampak teknologi dibanding jasa bidang lain, lambat laun akan terusik kemajuan teknologi, karena teknologi mengubah sifat pekerjaannya. Inilah yang  disebut teknologi gangguan (disruptive) yang membuat hukum lebih mudah diakses dengan biaya relatif terjangkau. Tekonologi informasi penting dalam bidang hukum dalam tulisan ini adalah teknologi penelusuran informasi, Artificial Inteligence (kecerdasan buatan) dan legal marketing, dimana ketiganya bisa saling melengkapi dalam memberikan pelayanan hukum yang prima.

Terkait dengan penelusuran informasi, terdapat aplikasi teknologi Intelligent Legal Search yang ketepatan dan kemampuan mengingat temuan mampu mengungguli paralegal dan pengacara junior, ketika mereka mengulas dan mengkategorikan batang tubuh  dokumen. Hal ini tidak hanya mengganggu untuk firma hukum yang mempekerjakan manusia, tapi untuk proses agen outsourcing hukum yang menawarkan pelayanan serupa.

Klinik & Artikel

Pemanggilan dan Pengambilan Keputusan Dalam RUPS

Berikut ini akan di uraikan beberapa pembahasan mengenai RUPS Perseroan sesuai dengan pertanyaan dan batasan pembahasan berikut:

  1. Bagaimana mekanisme pemanggilan RUPS/RUPSLB? Bisakah pemegang saham melakukan pemanggilan RUPS/RUPSLB?
  2. Berapa jumlah kuorum untuk menyelenggarakan RUPS/RUPSLB?
  3. Berapa jumlah kuorum dalam pengambilan keputusan dalam RUPS/RUPSLB?
  4. Bagaimana mekanisme pemindahan saham kepada ahli waris?
  5. Siapa yang memimpin dalam RUPS/RUPSLB? Bisakah agenda RUPS/RUPSLB dirubah?

 

  1. Mekanisme pemanggilan RUPS/RUPSLB

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar (Pasal 1 angka 4 UUPT). RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS Lainnya (Pasal 78 (1) UUPT). Dalam Pasal 79 (1), Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS, dan penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau Dewan Komisaris.

 

Lebih lanjut, dalam Pasal 79 UUPT, Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya yang tembusannya disampaikan oleh pemegang saham kepada Dewan Komisaris. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi berdasarkan pemanggilan RUPS membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana permintaan pemegang saham dalam surat tercatatnya dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka:

 

  1. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
  2. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan pemanggilan RUPS hanya membicarakan masalah yang berkitan dengan alasan yang tercantum dalam surat tercatat.

 

Selanjutnya pada Pasal 80 UUPT menjelaskan bahwa dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana diuraikan di atas, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian ijin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian ijin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Penetapan ketua pengadilan negeri memuat juga ketentuan mengenai:

 

  1. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukkan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan undang-undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
  2. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

 

RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini hanya boleh mebicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian ijin bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak permohonan, upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.

 

Lebih lanjut dalam Pasal 82 UUPT, pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

  1. Jumlah Kuorum Untuk Menyelenggarakan RUPS/RUPSLB

Berdasarkan Pasal 86 UUPT, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua, lalu dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dalam ketentuan Pasal 88 UUPT, RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui  paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

  1. Jumlah Kuorum Pengambilan Keputusan dalam RUPS/RUPSLB

Seperti yang telah dijelaskan pada poin nomor 2 di atas, RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui  paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

 

Notes: perlu dilihat kembali pada anggaran dasar Klien mengenai jumlah kuorum dan sahnya pengambilan keputusan dalam RUPS/RUPSLB.

  1. Mekanisme Pemindahan Saham Kepada Ahli Waris

Pasal 56 UUPT mengatur pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Akta pemindahan hak dapat dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta di bawah tangan. Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan meberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Di dalam anggaran dasar Perseroan dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

 

  1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
  2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
  3. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Persyaratan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham karena hukum. Pemindahan karena hukum adalah pemindahan hak karena kewarisan atau pemindahan hak sebagai akibat Penggabungan, Pemisahan atau Peleburan. Tetapi untuk pemindahan hak karena kewarisan harus tetap memnuhi persyaratan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang.

 

Terkait dengan saham sebagai objek waris, Irma Devita mengatakan bahwa jika saham Perseroan Terbatas dimiliki oleh lebih dari satu orang (misalnya karena kewarisan), maka harus ditunjuk salah satu dari mereka untuk mewakili pemegang saham (hal.132), hal ini berdasarkan Pasal 52 ayat (5) UUPT yang berbunyi “dalam hal 1 saham dimiliki oleh lebih dari 1 orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 orang sebagai wakil bersama”.

 

Sebagai contoh (masih dari buku Irma Devita), sebuah perseroan bernama PT Gilang Gemilang didirikan oleh Syahrul dan Sigit dengan komposisi saham masing-masing 50%. Syahrul meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan 3 anak. Dengan meninggalnya syahrul, seluruh saham yang terdaftar atas namanya beralih kepada seluruh ahli warisnya. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya pemilikan saham secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (5) UUPT. Dalam hal demikian, seluruh ahli waris Syahrul dapat menunjuk istri Syahrul sebagai wakil, maka pemegang saham PT Gilang Gemilang menjadi 50% istri Syahrul dan 50% Sigit. Di antara ahli waris Syahrul bisa dibuat kesepakatan untuk membagi saham sejumlah 50% tersebut sehingga masing-masing saham terdaftar atas nama setiap ahli waris.

 

Notes: perlu dilihat dalam anggaran dasar PT [***] mengenai cara pemindahan hak atas saham.

  1. Ketua RUPS/RUPSLB dan Perubahan Agenda RUPS/RUPSLB

Dalam panggilan RUPS/RUPSLB harus dijelaskan mata acara apa yang akan diputuskan dalam rapat. Rapat tidak boleh memutuskan hal lain di luar mata acara yang sudah disebutkan dalam panggilan rapat. Dalam hal ternyata dalam rapat ada usulan lain yang tidak ada dalam mata acara yang tertera dalam panggilan, sedangkan di antara pemegang saham ada yang tidak hadir atau suaranya tidak terwakili, maka rapat tidak diperbolehkan untuk membuat keputusan perihal mata acara baru tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa “RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat (juncto Pasal 82 ayat (5)).

 

Pada dasarnya dalam UUPT tidak diatur mengenai siapa yang menjadi Ketua RUPS/RUPSLB (Ketua Rapat). Siapa yang menjadi Ketua Rapat biasanya diatur dalam anggaran dasar perseroan. Biasanya yang menjadi Ketua Rapat adalah salah satu Dewan Komisaris Perseroan. Akan tetapi, dalam hal terdapat permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris untuk dilakukan RUPS dan Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) UUPT, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian ijin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut (Pasal 80 (1) UUPT). Penetapan ketua pengadilan salah satunya adalah menunjuk Ketua Rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan undang-undang atau anggaran dasar.

 

KESIMPULAN

 

Berdasarkan penjelasan atas isu hukum di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

 

  1. Pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi. Jika Direksi tidak melakukan, maka permintaan RUPS diajukan oleh pemegang saham kepada Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS;Mekanisme penyelenggaraan RUPS/RUPSLB dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil dan Dewan Komisaris; Pemegang saham bisa melakukan pemanggilan RUPS jika Direksi tidak melakukan pemanggilan setelah adanya permintaan RUPS, juga Dewan Komisaris tidak juga melakukan pemanggilan RUPS, dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;

 

  1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

 

  1. Jika kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua, dan pada pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

 

  1. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar; Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui  paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;

 

  1. Dalam UUPT tidak diatur mengenai siapa yang menjadi Ketua RUPS/RUPSLB (Ketua Rapat). Ketua Rapat biasanya diatur dalam anggaran dasar perseroan. Biasanya yang menjadi Ketua Rapat adalah salah satu Dewan Komisaris Perseroan.

 

*UUPT = Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

*RUPS/RUPSLB = Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

 

SUMBER

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
  2. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt547b5ae30165d/pemberian-kuasa-dalam-rapat-umum-pemegang-saham, diakses pada tanggal 22 Februari 2016;
  3. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f821e7a9a3e/saham-sebagai-objek-waris, diakses pada tanggal 22 Februari 2016;
  4. http://dksaragih.com/hukum/perusahaan/peralihan-hak-atas-saham/, diakses pada tanggal 22 Februari 2016;
  5. http://irmadevita.com/2007/rapat-umum-pemegang-saham-perseroan/, diakses pada tanggal 22 Februari 2016;
  6. http://www.hukumperseroanterbatas.com/2012/08/16/rapat-umum-pemegang-saham-bagian-i/, diakses pada tanggal 22 Februari 2016.
Klinik & Artikel

Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Oleh: Erlangga Kurniawan

Korporasi sebagai entitas usaha yang hadir dalam kehidupan masyarakat memberikan sumbangan signifikan dalam pembangunan ekonomi, hampir di sebagian negara maju terdapat suatu korporasi besar yang menopang pembangunan nasional negara tersebut, melalui kegiatan kegiatan perekonomian yang menyerap sektor ketenagakerjaan dan membantu pemerintah mensejahterakan perekonomian rakyatnya. Namun tidak banyak yang memahi bahwa sesungguhnya korporasi tidak memliki wujud nyata seperti manusia karena awalnya korporasi adalah nomenklatur yang dipopulerkan oleh para pebisnis dan ekonom untuk mengemas entitas bisnis dalam tranksaksi perdagangan. Kendati korporasi tidak berwujud namun adalah fakta umum sebagian besar masyarakat menerima dan memahami bahwa korporasi bisa melakukan kegiatan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Klinik & Artikel

Langkah Hukum Jika Dituduh Bank Belum Melunasi Utang

Bagaimana jika pihak bank menuduh pembayaran kredit rumah kami menunggak selama 4 bulan, padahal kami tidak pernah menunggak? Apa yang bisa kami lakukan? Apakah bisa melalui penyelesaian jalur perdata dan pidana?

Jika bank menuduh Anda mempunyai tunggakan pembayaran kredit selama 4 bulan (dalam hal ini bank menuntut haknya yakni utangnya segera dibayar), maka untuk memperkuat agumennya diperlukan pembuktian, atau sebaliknya Anda yang menyangkal tuduhan tersebut juga perlu membuktikan sangkalan tersebut berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Jika Anda dirugikan tentunya dapat diselesaikan terlebih dahulu dengan menghubungi bank tersebut dan membicarakannya secara baik-baik. Namun jika bank bersikukuh bahwa Anda memang memiliki tunggakan utang, padahal Anda yakin tidak memiliki tunggakan (dan dapat membuktikannya) sehingga Anda merasa dirugikan, maka Anda dapat mengajukan upaya hukum perdata, berupa gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan.
Lalu bagaimana dengan upaya hukum pidana? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
Pembuktian Ada atau Tidaknya Utang oleh Bank dan Nasabah
Definisi bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.[1] Nasabah terdiri dari:[2]
  1. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
  2. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
Jadi Anda sebagai orang yang mendapatkan fasilitas kredit rumah dapat dikatakan sebagai nasabah debitur sebuah bank.
Kredit di sini adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[3]
Perihal tuduhan tunggakan pembayaran kredit selama 4 (empat) bulan yang dilakukan oleh bank kepada Anda, maka pada dasarnya tuduhan tersebut perlu adanya pembuktian. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), yang berbunyi:
Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.
Jadi dalam hal ini jika bank menuduh Anda mempunyai tunggakan pembayaran kredit selama 4 bulan (bank menuntut haknya yakni utang yang harus segera dibayar), maka untuk memperkuat argumennya diperlukan pembuktian, atau sebaliknya Anda yang menyangkal tuduhan tersebut juga perlu membuktikan sangkalan tersebut.
Terkait pembuktian tentunya memerlukan alat bukti, hal itu merujuk ke Pasal 1866 KUH Perdata, yang terdiri dari:
  1. bukti tertulis;
  2. bukti saksi;
  3. persangkaan;
  4. pengakuan;
  5. sumpah.
Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan (Gugatan Perdata)
Tuduhan terhadap Anda wajib dibuktikan. Jika akibat tuduhan tersebut Anda menjadi dirugikan, tentunya hal itu dapat diselesaikan terlebih dahulu dengan menghubungi bank tersebut dan membicarakannya secara baik-baik.
Namun jika bank bersikukuh bahwa Anda memang memiliki tunggakan, padahal Anda yakin tidak memiliki tunggakan (dan dapat membuktikannya) sehingga Anda merasa dirugikan maka Anda dapat mengajukan upaya hukum perdata, berupa gugatan perbuatan melawan hukum (”PMH”) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
Lalu apa saja unsur-unsur PMH? Dalam artikel Merasa Dirugikan Tetangga yang Menyetel Musik Keras-keras dijelaskan antara lain bahwa Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya “KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku “Perbuatan Melawan Hukum” (hal. 36) menjabarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:
  1. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
  2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
  3. Ada kerugian;
  4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
  5. Ada kesalahan.
Berdasarkan pendapat Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), (hal. 117), dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
  1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
  3. Bertentangan dengan kesusilaan;
  4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
Lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum Anda dapat simak dalam artikel Akibat Hukum Jika Merusak Barang Orang Lain Tanpa Sengaja.
Dalam hal ini, Anda sebagai orang yang merasa dirugikan harus dapat membuktikan bahwa semua unsur di atas terpenuhi. Dengan kata lain pada gugatan PMH yang Anda ajukan, Anda harus membuktikan bahwa bank telah salah melakukan penilaian terhadap tunggakan yang semestinya tidak Anda miliki.
Semisal Anda melakukan perjanjian kredit tersebut selama 1 tahun, Anda sudah membayar 11 bulan. Di bulan terakhir pada saat ingin melunasi, ternyata Anda dituduh memiliki tunggakan 4 bulan. Berarti yang seharusnya Anda membayar tinggal 1 kali, menjadi 5 kali (ditambah tunggakan 4 bulan). Berarti di sini atas kesalahan yang dilakukan oleh bank, timbul kerugian terhadap Anda.
Tuntutan Pidana
Selain itu terhadap tuduhan tunggkan kredit rumah yang diajukan oleh bank terhadap Anda tersebut, Anda juga dapat menuntut pidana (selama bank tidak dapat membuktikan kalau tuduhannya benar dan juga tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak) berdasarkan Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang perbuatan fitnah:
Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.
Unsur-unsur dari Pasal 311 ayat (1) KUHP adalah:
    1. Seseorang;
    2. Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan;
    3. Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar.
Akan tetapi, unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP ini harus merujuk pada ketentuan menista pada Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:
Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-[4]
Mengenai Pasal 311 ayat (1) KUHP ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.227), mengatakan bahwa kejahatan pada pasal ini dinamakan memfitnah. Atas pasal ini, R. Soesilo merujuk kepada catatannya pada Pasal 310 KUHP no. 3 yang menjelaskan tentang apa itu menista.
Dalam penjelasan Pasal 310 nomor 3, sebagaimana kami sarikan, R. Soesilo mengatakan antara lain bahwa untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).
Sebagai tambahan, mengenai “perbuatan yang dituduhkan” dalam Pasal 310 KUHP ini, S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Sianturi berpendapat (hal. 560) bahwa yang dituduhkan itu dapat berupa berita yang benar-benar terjadi dan dapat juga “isapan jempol” belaka.
Penjelasan selengkapnya mengenai perbuatan fitnah dapat Anda simak dalam artikel Syarat Agar Tuduhan Dapat Dianggap Sebagai Fitnah.
Jadi, Anda juga dapat melakukan tuntutan pidana terhadap bank atas dasar perbuatan fitnah sepanjang tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar serta diketahui oleh orang banyak.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Klinik & Artikel

Pendaftaran Partai Politik untuk Menjadi Badan Hukum

Apakah partai politik itu termasuk lembaga negara atau badan hukum, atau tidak keduanya?

Partai politik bukan merupakan lembaga negara. Tetapi partai politik termasuk badan hukum apabila telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Aasasi Manusia, yang kemudian istilahnya berubah menjadi badan hukum partai politik.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
Mengacu pada definisi Partai Politik di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (“UU Parpol”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (“UU 2/2011”) berbunyi sebagai berikut:
Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam artikel Perbedaan Lembaga Negara dan Alat Negara dijelaskan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang khusus menyebutkan apa itu definisi lembaga negara.  Tetapi menurut berbagai sumber, lembaga negara adalah lembaga yang menjalankan fungsi negara. Lembaga ini ada yang bertindak secara langsung untuk dan atas nama negara, atau hanya menjalankan fungsi administratif atau penunjang fungsi kelengkapan negara.
Lembaga negara memiliki 3 fungsi, sebagaimana pernah dijelaskan oleh Wicaksana Dramanda, S.H. dalam artikel Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan mengacu pada penjelasan Bagir Manan yang mengkategorikan 3 (tiga) jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, yakni:
  1. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.
  2. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.
  3. Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai auxiliary organ/agency.
Jika dilihat dari ketiga fungsi lembaga negara di atas, menurut pandangan kami partai politik tidak termasuk ke dalamnya, sehingga partai politik bukanlah suatu lembaga negara. Tapi apakah partai politik berarti termasuk badan hukum?
Status Partai Politik sebagai Badan Hukum
Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi dengan menyertakan 30% keterwakilan perempuan.[1] Selain itu, partai politik didaftarkan oleh paling sedikit 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris yang memuat anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) serta kepengurusan partai politik tingkat pusat.[2]
Kemudian, dengan tegas Pasal 3 ayat (1) UU 2/2011 menyebutkan sebagai berikut:
Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.
Kementerian yang dimaksud adalah kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).[3]
Pendirian Badan Hukum Partai Politik
Untuk menjadi badan hukum, partai politik harus mempunyai persyaratan sebagai berikut:[4]
  1. akta notaris pendirian partai politik;
  2. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;
  3. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
  4. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
  5. rekening atas nama partai politik.
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik (“Permenkumham 34/2017”), pendaftaran partai politik adalah pendaftaran pendirian dan pembentukan partai politik untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum partai politik.
Terdapat proses yang harus dilalui untuk mendapatkan pengesahan tersebut. Pertama, pendirian partai politik menjadi badan hukum didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui pemohonan yang diajukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.[5]
Pendaftaran pendirian badan hukum partai politik dilakukan dengan cara mengisi format pendirian badan hukum partai politik secara elektronik.
Selanjutnya, kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik untuk menjadi badan hukum paling lama 45 hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.[6] Terakhir, sejak saat proses penelitian dan/atau verifikasi tersebut selesai, paling lama 15 hari dilakukan pengesahan partai politik menjadi badan hukum yang dilakukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.[7]
Keputusan Menteri Hukum dan HAM disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan HAM ditetapkan.[8] Menteri Hukum dan HAM menyampaikan salinan keputusan kepada:[9]
  1. Mahkamah Konstitusi;
  2. Mahkamah Agung;
  3. Komisi Pemilihan Umum;
  4. Kementerian Dalam Negeri; dan
  5. Percetakan Negara.
Setelah mendapatkan pengesahan, istilah partai politik berubah sesuai Pasal 1 angka 2 Permenkumham 34/2017 menjadi:
Badan Hukum Partai Politik adalah subjek hukum berupa organisasi partai politik yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Sehingga dapat disimpulkan, partai politik termasuk badan hukum apabila telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Aasasi Manusia, yang kemudian istilahnya berubah menjadi badan hukum partai politik. Kembali perlu diingat bahwa terdapat keharusan untuk mendaftarkan partai politik untuk menjadi badan hukum sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya.
Simak juga artikel Dibuka! Pendaftaran Partai Politik Baru Menjadi Badan Hukum.
Sebagai informasi tambahan, jika melihat ke dalam Pasal 173 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”) salah satu persyaratan bagi partai politik dapat menjadi peserta pemilu adalah berstatus badan hukum sesuai dengan UU Parpol beserta perubahannya.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.
Klinik & Artikel

Langkah yang Harus Dilakukan Jika Buku Nikah Hilang

Saya mau tanya, kalau buku nikah hilang, apakah dapat diajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama setempat?

Buku nikah atau buku pencatatan perkawinan atau kutipan akta perkawinan yang rusak atau hilang dapat diterbitkan duplikatnya yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan yang mencatat perkawinan berdasarkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Hal ini diatur di Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
Namun, jika ternyata catatan perkawinan (akta nikah) Anda juga tidak ada di KUA Kecamatan sehingga keabsahan perkawinan Anda tidak dapat dibuktikan dan duplikat buku pencatatan perkawinan tidak dapat diterbitkan, maka harus diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
Buku Nikah sebagai Bukti Pencatatan Perkawinan
Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) perkawinan dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, tiap-tiap perkawinan  dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]
Dijelaskan dalam bagian Penjelasan Umum UU Perkawinan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan dilakukan pendaftaran perkawinan di lembaga pencatatan perkawinan setempat.
Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 23/2006”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”) lebih lanjut mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Hal ini dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 34 ayat (1) UU 23/2006 yang menyakatan bahwa:
Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud masing-masing diberikan kepada suami dan istri.[2] Pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (“KUA”) Kecamatan bagi perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang beragama Islam.[3]
Jadi, wujud dari pencatatan perkawinan adalah diterbitkannya akta perkawinan. Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan (“Permenag 19/2018”) menjelaskan bahwa akta perkawinan atau akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan. Setelah perkawinan dicatatkan, pasangan yang menikah akan diberikan buku nikah atau buku pencatatan perkawinan.[4] Buku pencatatan perkawinan adalah kutipan akta perkawinan atau yang dikenal dengan istilah buku nikah.[5]
Setelah berlakunya Permenag 19/2018, kini pasangan suami istri memperoleh buku pencatatan perkawinan (buku nikah) dan kartu perkawinan (kartu nikah).[6] Kartu nikah atau kartu perkawinan adalah buku pencatatan perkawinan (buku nikah) dalam bentuk kartu elektronik.[7]
Buku nikah menurut Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) merupakan kutipan dari akta nikah sebagai bentuk pembuktian hukum adanya perkawinan.
Bagi yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di KUA. Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP Perkawinan”), akta perkawinan dibuat rangkap dua, helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat dan satu helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan di wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada, dan suami-istri masing-masing diberikan buku kutipan akta perkawinan
Apa yang Dapat Dilakukan Jika Buku Nikah Hilang?
Terhadap buku nikah yang hilang, Pasal 35 Permenag 19/2018 menjelaskan sebagai berikut:
  1. Buku Pencatatan Perkawinan yang rusak atau hilang dapat diterbitkan duplikat.
  2. Duplikat Buku Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan yang mencatat perkawinan berdasarkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
  3. Penerbitan duplikat Buku Pencatatan Perkawinan karena kerusakan didasarkan surat permohonan yang bersangkutan disertai penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan asli.
Jadi, jika buku nikah hilang, Anda bisa meminta duplikat kutipan akta perkawinan ke KUA Kecamatan. Permintaan duplikat buku nikah tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan yang mencatat perkawinan berdasarkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian itu artinya, sebelumnya Anda harus melaporkan kehilangan buku nikah kepada kepolisian setempat terlebih dahulu.
Dalam hal KUA Kecamatan mengalami kejadian luar biasa atau force majure yang menyebabkan akta perkawinan hilang atau rusak, legalisasi buku pencatatan perkawinan dapat dilaksanakan pada KUA Kecamatan yang menerbitkan buku pencatatan perkawinan.[8]
Legalisasi buku pencatatan perkawinan tersebut disertai dengan melampirkan:[9]
  1. buku pencatatan perkawinan asli;
  2. surat keterangan sebagai suami dan istri yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa; dan
  3. surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan bahwa peristiwa perkawinan dicatat pada KUA Kecamatan dimaksud.
Jika ternyata catatan perkawinan Anda juga tidak ada di KUA setempat maupun pada KUA Kecamatan, sehingga keabsahan perkawinan Anda tidak dapat dibuktikan atau diragukan dan duplikat buku pencatatan perkawinan tidak dapat diterbitkan, harus diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama agar pernikahan Anda mempunyai kekuatan hukum.[10]
Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) KHI, itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama terkait dengan hal-hal berikut:
  1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  2. Hilangnya akta nikah;
  3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
  5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
Penjelasan lebih lanjut megenai itsbat nikah Anda dapat simak artikel Prosedur Permohonan Itsbat Nikah.
Jadi, ketika buku nikah hilang, laporkan kehilangan tersebut ke kantor kepolisian setempat untuk kemudian menjadi dasar permohonan diterbitkannya duplikat buku pencatatan perkawinan Anda ke KUA Kecamatan. Jika ternyata akta nikah asli juga tidak ditemui di KUA Kecamatan, Anda dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
Klinik & Artikel

Jika Belum Ada Kejelasan Status Saat Kontrak Kerja Habis

Bagaimana kalau masa kontrak kerja saya habis, tapi masih tetap lanjut kerja? Dan hingga kini belum ada kejelasan status dari perusahaan.

Anda mengatakan bahwa masa Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (“PKWT”) atau kontrak kerja Anda yang habis, kemudian tidak tidak ada pemberitahuan apakah diberhentikan atau lanjut sehingga Anda masih tetap lanjut bekerja. Terhadap posisi yang demikian, berdasarkan ketentuan pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seharusnya ada pemberitahuan tentang status PKWT Anda entah itu diberhentikan atau diperpanjang atau bahkan diperbarui.
Jika status PKWT Anda sudah melebihi masa 3 tahun (2 tahun PKWT dan perpanjangan 1 tahun) namun perusahaan tidak memberitahukan adanya pembaruan PKWT, maka demi hukum status Anda menjadi perjanjian kerja dengan waktu tidak tertentu (“PKWTT”). Hal tersebut juga berlaku jika status PKWT Anda sudah melebihi 3 tahun, kemudian juga sudah diperbarui untuk 2 tahun, namun setelah habis masa pembaruan PKWT pengusaha tidak memberitahu status Anda, maka demi hukum status Anda menjadi PKWTT.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
Karakteristik PKWT
Karena Anda menyebutkan suatu kontrak kerja yang habis, maka kami berasumsi bahwa hal itu terkait dengan jangka waktu kontrak.
Kontrak kerja yang Anda maksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) disebut sebagai Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (“PKWT”) yang didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.[1]
PKWT harus dibuat secara tertulis dan harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin dan tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan. Jika mensyaratkan masa percobaan kerja dalam PKWT, maka masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum. [2]
Menurut sifatnya, PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.[3] PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:[4]
  1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  3. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Tentang Jangka Waktu, Perpanjangan, dan Pembaruan PKWT
Menurut Pasal 59 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, PKWT dapat diperpanjang atau diperbarui berikut penjelasannya:
Perpanjangan PKWT
PKWT dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (sau) tahun.[5]
Jika ingin memperpanjang PKWT, pengusaha harus memberitahukan secara tertulis maksud perpanjangan PKWT pada perkerja paling lama 7 hari sebelum PKWT berakhir, dengan menyatakan bahwa akan diperpanjang kontrak kerjanya.[6]
Jika pengusaha tidak memberitahukan perpanjangan PKWT ini dalam waktu 7 (tujuh) hari maka perjanjian kerjanya demi hukum menjadi perjanjian kerja dengan waktu tidak tertentu (“PKWTT”).[7]
Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“Kepmenakertrans 100/2004”) bahwa PKWT hanya dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
Juga dalam hal PKWT dilakukan melebihi waktu 3 (tiga) tahun, maka demi hukum perjanjian kerja tersebut menjadi PKWTT.[8]
Pembaruan PKWT
Sedangkan pembaruan PKWT hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya PKWT yang lama, pembaruan PKWT ini hanya boleh dilakukan 1 kali dan paling lama 2 tahun.[9]
Pembaharuan PKWT ini dilakukan dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu, namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan.[10]
Dalam hal pembaruan PKWT tidak sesuai dengan ketentuan di atas maka menurut Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan, demi hukum menjadi PKWTT.
Penjelasan selengkapnya mengenai perpanjangan dan pembaharuan PKWT dapat Anda simak dalam artikel Kapan Status Karyawan Berubah dari Kontrak Menjadi Tetap? dan Ketentuan Perpanjangan dan Pembaharuan PKWT Bagi Karyawan Kontrak.
Terkait pertanyaan Anda tentang masa PKWT yang habis, kemudian tidak tidak ada pemberitahuan apakah diberhentikan atau lanjut, sehingga Anda masih tetap lanjut bekerja. Terhadap posisi yang demikian, seharusnya ada pemberitahuan tentang status PKWT Anda entah itu diberhentikan atau diperpanjang atau bahkan diperbarui. Jika status PKWT Anda sudah melebihi masa 3 tahun (2 tahun PKWT dan perpanjangan 1 tahun), namun perusahaan tidak memberitahukan adanya pembaruan PKWT, maka demi hukum status Anda menjadi PKWTT. Hal tersebut juga berlaku jika status PKWT Anda sudah melebihi 3 tahun, kemudian juga sudah diperbarui untuk 2 tahun, namun setelah habis masa pembaruan PKWT pengusaha tidak memberitahu status Anda, maka demi hukum status Anda menjadi PKWTT.
Menurut Juanda Pangaribuan, Praktisi Hukum Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2006-2016, ada dua kemungkinan bahwa perusahaan tidak melakukan pemberitahuan kepada karyawan PWKT sebagaimana diatur di dalam Pasal 59 ayat (7) jo. Pasal 59 ayat (5) UU Ketenagakerjaan, yaitu:
  1. Ada itikad baik dari perusahaan, bahwa perusahaan ingin “mengangkat” karyawan yang bersangkutan menjadi PKWTT; atau
  2. Tidak ada itikad baik dari perusahaan, perusahaan tidak ingin mengangkat karyawan menjadi PKWTT, sehingga karyawan tetap bekerja menjadi PKWT. Namun status hukum menjadi PKWTT walaupun tidak diberitahukan atau tidak ada niat memperpanjang.
Lebih lanjut menurut Juanda, istilah demi hukum menjadi PKWTT di sini berarti, status PKWT serta merta berubah menjadi PKWTT. Sehingga tidak perlu ada Surat Keputusan (SK) pengangkatan atau tidak perlu ada penetapan untuk karyawan dengan status PKWT menjadi PKWTT.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
Klinik & Artikel

Hewan Mati Sebelum Diserahkan, Wajibkah Pembeli Membayar?

A dan B sepakat melakukan jual beli sapi. Beberapa hari kemudian sapi tersebut mati sebelum sampai ke tangan pembeli. Apakah pembeli wajib membayar harga sapi tersebut?

Karena sapi tersebut belum diserahkan yang berarti hak milik masih berada di tangan penjual, maka kematian terhadap sapi itu masih merupakan tanggung jawab dari penjual. Oleh sebab itu, pembeli tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap harga sapi. Selain itu jika ditinjau dari Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai salah satu penyebab hapusnya perikatan, maka pembeli tidak perlu membayar harga dari barang tersebut karena perikatan menjadi hapus dengan musnahnya barang tersebut.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
Jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian (hal. 79) menjelaskan bahwa yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain (pihak pembeli), membayar harga yang telah disetujuinya. Kedua hal di atas merupakan unsur pokok dari perjanjian jual beli yaitu harga dan barang.
Selanjutnya, dalam perjanjian jual beli berlaku asas konsensualisme yang merupakan jiwa dari hukum perjanjian bahwa perjanjian lahir pada detik tercapainya “sepakat” mengenai harga dan barang. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1458 KUHPerdata:
Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.
Namun pernyataan sepakat tentang harga dan barang yang membuat jual beli dianggap sudah terjadi itu tidak secara otomatis mengalihkan hak kepemilikan atas benda tersebut. Perjanjian jual beli itu belum memindahkan hak milik sesuai dengan sifat dari jual beli yang baru memberikan hak dan meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak (obligatoir). Perpindahan hak milik baru terjadi ketika dilakukan penyerahan (levering).
Prof. Subekti dalam bukunya Aneka Perjanjian (hal. 11) menjelaskan levering sebagai suatu perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik (transfer of ownership) yang cara pengalihanya bergantung pada macam barang. Oleh para sarjana Belanda malahan levering itu dikonstruksikan sebagai suatu “Zakelijke overeenkomst” atau persetujuan tahap kedua setelah persetujuan jual beli yang khusus untuk memindahkan hak milik dari penjual kepada pembeli. Perpindahan hak milik melalui penyerahan tersebut diatur dalam Pasal 1459 KUHPerdata:
Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616.
Penyerahan berdasarkan Pasal 612, 613 dan 616 KUHPerdata didasarkan pada macam atau jenis bendanya yang nantinya dari macam benda tersebut ditentukan lagi macam penyerahanya sebagai berikut:
  1. Untuk penyerahan benda bergerak berwujud dilakukan dengan penyerahan nyata atau menyerahkan kekuasaan atas barangnya.[1]
  2. Untuk penyerahan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta dengan cara yang diatur dalam Pasal 620 KUHPerdata.[2]
  3. Penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan pembuatan akta yang diberitahukan kepada si berutang (akta cessie).[3]
Penting untuk dapat membedakan macam benda agar dapat mengetahui mekanisme peralihan yang tepat. Benda sendiri memiliki berbagai macam penggolongan seperti benda berwujud dan tak berwujud, yang dapat habis dan tidak dapat habis, yang sudah ada dan masih akan ada, yang dapat dibagi dan yang paling erat kaitanya dengan penyerahan adalah macam benda bergerak dan tidak bergerak. Sapi jika dilihat dari sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan berdasarkan yang memenuhi unsur Pasal 509 KUHPerdata:
Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.
Oleh karena itu, sapi dikategorikan sebagai benda bergerak. Untuk mendukung argumentasi bahwa sapi adalah benda bergerak, Ny. Frieda Husni Hasbullah dalam bukunya Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan Jilid I (hal. 43-46) menentukan bahwa suatu benda termasuk dalam golongan benda bergerak ditentukan berdasarkan:
  1. sifatnya, benda bergerak karena sifatnya yaitu benda-benda yang dapat berpindah dan dipindahkan misalnya ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi dan lain-lain.[4]
  2. ketentuan undang-undang, misalnya hak pakai hasil atau hak pakai atas benda-benda bergerak, hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, penagihan-penagihan atau piutang/piutang.[5]
Dari penjelasan diatas jelas bahwa sapi adalah benda bergerak yang mana cara pengalihan (levering) untuk benda bergerak adalah dilakukan dengan penyerahan nyata atas suatu benda sebagaimana diatur dalam Pasal 612 KUHPerdata yang telah dijelaskan sebelumnya.
Ny. Frieda Husni Hasbullah dalam buku yang sama (hal. 120-121) mengkategorikan penyerahan menjadi dua, yaitu penyerahan nyata (feitelijke levering) dan penyerahan juridis (juridische levering). Penyerahan nyata adalah penyerahan dari tangan ke tangan dan yang diserahkan adalah benda-benda bergerak yang mana penyerahan nyata dan juridis jatuh pada saat bersama yaitu saat diserahkanya barang secara nyata ke tangan pembeli. Dalam kasus diatas, belum terjadi penyerahan nyata karena sapi tidak pernah sampai ke tangan si pembeli.
Relevansi dari penyerahan (levering) sebagai pengalihan hak milik adalah untuk memberikan gambaran terkait dengan pertanggungjawaban terhadap risiko. Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak.[6] Pasal 1460 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:
Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.
Perlu diketahui bahwa ketentuan di atas sudah tidak berlaku lagi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang (“SEMA 3/1963”). Pasal 1460 KUHPerdata merupakan ketentuan yang disadur dari Code Civil Perancis yang menganut aliran berbeda terkait dengan pemindahan hak milik.[7] Code civil perancis menyatakan bahwa perpindahan hak milik itu dimulai sejak ditutupnya perjanjian yang mana hal tersebut berbeda dengan perpindahan hak milik di Indonesia yang dimulai sejak dilakukannya penyerahan (levering).
Prof. Subekti juga menyatakan bahwa dengan adanya konsep kepemilikan dan peralihan hak milik melalui levering, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban terhadap barang (apapun macamnya) risikonya masih harus dipikul oleh penjual yang merupakan pemilik barang itu sampai dengan adanya peralihan kepemilikan.[8]
Selain itu jika ditinjau dari hapusnya suatu perikatan, Pasal 1381 KUHPerdata mengatur beberapa penyebab hapusnya perikatan dan salah satunya adalah musnahnya barang yang terutang yang diatur dalam Pasal 1444 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:
Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.
Ketentuan Pasal 1381 KUHPerdata memang sebenarnya ditujukan sebagai suatu pembelaan untuk debitur yang gagal dalam melaksanakan prestasinya karena hal-hal di luar kendalinya, namun poin penting dalam pasal ini adalah bahwa perikatan itu menjadi hapus dengan musnahnya barang yang diperdagangkan. Dengan hapusnya perikatan berarti hapus pula segala hak dan kewajiban, termasuk hak debitur untuk meminta uang pembayaran dan kewajiban kreditur untuk melakukan pembayaran.
Karena sapi tersebut belum diserahkan yang berarti hak milik masih berada di tangan penjual, maka kematian terhadap sapi itu masih merupakan tanggung jawab dari penjual. Oleh sebab itu, pembeli tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap harga sapi. Selain itu jika ditinjau dari Pasal 1381 KUHPerdata sebagai salah satu penyebab hapusnya perikatan, maka pembeli tidak perlu membayar harga dari barang tersebut karena perikatan menjadi hapus dengan musnahnya barang tersebut.
Dasar Hukum:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang.
Referensi:
  1. Ny. Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan Jilid I, Jakarta: Ind-Hill Co, 2002
  2. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995
  3. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan 18, Jakarta: Intermasa, 2001.
Klinik & Artikel

Mungkinkah Perseroan Terbatas Didirikan oleh Pemegang Saham Tunggal?

Apakah dimungkinkan Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh 1 (satu) orang pemegang saham?

Tidak. Pada dasarnya perseroan tidak dapat didirikan oleh pemegang saham tunggal. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, salah satu syarat pendirian perseroan adalah didirikan 2 orang atau lebih.
Namun, ketentuan tersebut dikecualikan untuk:
  1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
  2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
Bolehkah Perseroan Didirikan oleh Pemegang Saham Tunggal?
Perseroan Terbatas (“PT”) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yaitu:
Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Klasifikasi Saham, I.G. Rai Widjaya dalam bukunya Hukum Perusahaan memberikan definisi bahwa saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan.
Dalam hal pendirian perseroan terbatas, dapatkah didirikan oleh 1 orang pemegang saham? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu diketahui dulu syarat pendirian perseroan. Untuk mendirikan sebuah perseroan menurut Pasal 7 ayat (1), (2) dan (4) UUPT syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
  1. Perseroan didirikan 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
  2. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan;
  3. Mendapat pengesahan badan hukum Perseroan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”).
Hal senada juga pernah diulas dalam artikel Komposisi Pemegang Saham dalam PT pada dasarnya dalam tidak diatur mengenai komposisi pemegang saham. Yang terpenting dalam pendirian PT adalah PT tersebut didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT.
Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UUPT ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, PT didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.[1]
Selain itu kewajiban pendirian perseroan oleh 2 atau lebih orang ini juga diperkuat dengan keterangan nama para pemegang saham yang ada pada akta pendirian perseroan. Akta pendirian yang dimaksud memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.[2] Keterangan lain yang dimaksud memuat sekurang-kurangnya:[3]
  1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
  2. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
  3. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
Itu artinya dalam pendirian perseroan terbatas harus didikan oleh 2 orang atau lebih.
Hal ini juga diperkuat oleh Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas (hal.162) yang menyatakan bahwa syarat pertama untuk mendirikan perseroan terbatas adalah pendiri perseroan paling sedikit 2 (dua) orang. Kurang dari itu, tidak memenuhi syarat, sehingga tidak dimungkinkan diberikan “pengesahan” sebagai badanhukum oleh Menteri.
Lebih lanjut Yahya (hal.163) mengatakan pada dasarnya pendirian perseroan berdasarkan perjanjian, karena itulah harus mempunyai lebih dari 1 orang pemegang saham.
Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah perseroan tidak dimungkinkan didirikan oleh seorang pemegang saham tunggal. Karena salah satu syarat pendirian perseroan itu adalah didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.
Namun, ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau dikecualikan khusus untuk:[4]
  1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
  2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Hal ini karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi perseroan yang tersebut di atas diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.[5] Sebagai contoh, Yang dimaksud dengan “persero” adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.[6]
Bagaimana Jika Perseroan yang Sudah Berdiri Hanya Memiliki 1 Pemegang Saham?
Jika di kemudian hari perseroan memperoleh status badan hukum namun pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang (hanya ada 1 pemegang saham), maka dalam jangka waktu paling lama 6 bulan pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.[7]
Dalam hal jangka waktu telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan (kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, kreditor, dan/atau stake holder lainnya), pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.[8]
Sebagai referensi Anda juga dapat simak artikel Jika Pemegang Saham PT Kurang dari Dua.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Referensi:
Yahya Harahap. 2016. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
1 2
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Get a Quote